Desa Sukoharjo

Kec. Rembang, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Situs Resmi Desa Sukoharjo

Kec. Rembang Kab. Rembang

Bagikan Web ke Facebook

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	280
Kemarin	:	210
Total Pengunjung	:	119.951
Sistem Operasi	:	Unknown Platform
IP Address	:	216.73.217.5
Browser	:	Mozilla 5.0

Kehadiran di Kantor Desa

LILIK HARIJANTO

Pj. Kepala Desa

BUDI SULISTIYOTOMO, S.T

Sekretaris Desa

BASYSYASY

Kaur Pemerintahan

WIWIN SRI HARYANTI

Kaur Keamanan dan Ketertiban

TULUS BUDI PRABOWO

Kaur Pembangunan

BHARATA YANUARI ADI, S.T

Kaur Keuangan

ANITA WIDIYASTUTI, S.Kom

Kaur Umum

Desa	:	Sukoharjo
Kecamatan	:	Rembang
Kabupaten	:	Rembang
Provinsi	:	Jawa Tengah
Kode Pos	:	59219
Alamat Kantor	:	Jl. Sukoharjo GG III No 5, Desa Sukoharjo, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah

[email protected]

Desa Sukoharjo

Kec. Rembang, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Desa Sukoharjo

Info

Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara

Berita Desa

Komentar Terbaru

Konten Populer

590 Kali
KEGIATAN PAREDI PKK...

518 Kali
PEMBAGIAN BLT DD TAHUN ANGGARAN 2024...

504 Kali
Pemasangan Cermin Cembung Lalu Lintas...

481 Kali
Kemeriahan Hari Kemerdekaan...

477 Kali
Bantuan Ketahanan Pangan TA. 2024...

474 Kali
Analisa Data KPM dan MMD...

460 Kali
Pleno Terbuka DPSHP Pilkada 2024...

Kategori

Berita Desa

03-12-2025 11:02:13

73 Kali

Administrator

Sukoharjo – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Bidang Pajak Daerah terus berupaya melakukan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menerjunkan tim teknis untuk melakukan pemetaan verifikasi NJOP langsung di tingkat desa.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan nilai ketetapan pajak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, mengingat perkembangan wilayah dan nilai ekonomi tanah di sejumlah desa mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Guna kelancaran proses, BPKAD bekerja sama erat dengan Pemerintah Desa dan para Ketua RT/RW. Keterlibatan perangkat desa dinilai krusial karena mereka lebih memahami sejarah kepemilikan tanah dan batas-batas wilayah di lingkungan setempat. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan luas bangunan dan tanah yang ada saat ini, serta mendata bangunan-bangunan baru yang selama ini belum terdaftar dalam sistem perpajakan daerah.